Debat perdana Capres dan Cawapres

 Jakarta – Debat perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dilaksanakan oleh KPU memang berlangsung dengan lancar. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk membuat debat itu lebih berbobot agar sesuai dengan cita-cita bangsa.

Debat yang mengangkat tema 'Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum' berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta (9/6/2014) malam itu direspon secara antusias oleh masyarakat.

Pertanyaan yang diajukan oleh Jusuf Kalla mengenai hak asasi manusia (HAM) tentang tragedi 1998 kepada Prabowo Subianto sempat menjadi trending topic di Twitter, termasuk jawaban yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jusuf Kalla.

Pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan secara keseluruhan tema debat yang disampaikan oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengenai pemberantasan korupsi masih normatif, tidak konkrit dan berpeluang muncul tafsiran tersendiri tentang agenda yang dimaksud.

"Berpeluang menjadi multi tafsir dalam pelaksanaan di lapangan dan saya khawatir dia tidak siap dalam menyusun," ujarnya usai diskusi evaluasi debat capres-cawapres di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Dia menilai tidak hanya Prabowo-Hatta, kedua pasang calon juga disebut tidak memberi jalan keluar terhadap korupsi yang merajalela di Indonesia. Hingga akhirnya, kata Eson, hanya jawaban normatif yang muncul pada saat debat berlangsung.

Meski visi dan misi Jokowi tentang pemberantasan korupsi masih lebih unggul dari program yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta, namun tema yang disampaikan Jokowi tidak menyentuh langkah konkrit dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kubu Prabowo-Hatta normatif, sedangkan di kubu Jokowi memang ada beberapa hal yang tertinggal seperti pendidikan anti korupsi dan mendorong UU Tipikor yang sebenarnya sangat diperlukan," jelasnya.

Debat tanpa perdebatan

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan debat perdana capres dan cawapres yang digelar oleh KPU bukan sebagai debat tapi dinilai hanya sebatas debat yang memfasilitasi pasangan capres dan cawapres untuk berkampanye kepada masyarakat.

"Itu tidak ada perdebatan, seharusnya perdebatan itu harus menguji satu sama lain sehingga menunjukkan kualitas dan kapasitas jadi presiden kelak," ujarnya.

Haris menuturkan pihak yang paling bertanggungjawab dalam debat perdana itu adalah KPU yang tidak memasukkan tema Hak Azasi Manusia (HAM). Apalagi tema HAM pada dasarnya merupakan tuntutan konstitusi bukan ide dari barat atau pihak mana pun.

Ia mengatakan untuk menjadikan tema HAM dalam debat Capres dan Cawapres, KontraS bersama keluarga korban sudah menyurati KPU. Namun demikian, tidak direspon oleh lembaga penyelenggara Pemilu itu. Sikap KPU dalam hal ini, kata Haris, bisa memunculkan reaksi bahwa KPU diintervensi untuk tidak memasukkan tema itu dalam debat capres dan cawapres.

Haris menambahkan debat Capres dan Cawapres juga dinilai tidak sensitif soal fakta yang terjadi di lapangan. Apa yang disampaikan Capres dan Cawapres juga dinilai tidak memiliki perasaan berbagi seperti terhadap jutaan warga yang menjadi korban korupsi dana bantuan sosial dan korban manipulatif dana reboisiasi.

"Semua orang diseret untuk memilih mereka, dan tidak ada menunjukkan simpati kepada korban, jadi dikatakan gagal debat malam tadi," tambahnya.

Kampanye Bersama

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan debat yang digelar oleh KPU terkesan merupakan kampanye bersama yang difasilitasi oleh moderator agar para pasangan Capres dan Cawapres menyampaikan visi dan misi untuk didengarkan oleh masyarakat.

"Tadi malam kampanye bersama, oleh karena itu kita meminta kepada KPU untuk evaluasi format tadi malam," jelasnya.

Ia mengatakan jika debat seperti masih tetap dilaksanakan, dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Moderator, kata Raya, semestinya harus mampu mengelaborasi dan memperdalam visi dan misi kedua pasangan calon. Moderator juga diminta tidak hanya semata membacakan pertanyaan yang sudah tersedia.

Dia juga menilai KPU harus peduli dengan memasukkan tema HAM dalam topik debat capres dan cawapres yang pada segmen selanjutnya. KPU dalam hal ini diminta untuk tidak menganggap remeh tema HAM dalam debat Capres dan Cawapres.

"KPU tidak boleh remeh soal HAM, ada kabar mereka diintervensi agar materinya diubah, saya kira soal HAM harus dimasukkan," ujarnya.